BRMP Sumbar Perkuat Koordinasi terkait Evaluasi Kinerja TA 2026 dan Penyusunan Anggaran TA 2027
Jakarta (3/11/2026) - BRMP Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait hasil evaluasi kinerja anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 serta persiapan penyusunan anggaran TA 2027 bersama Sekretariat BRMP di Jakarta. Koordinasi dimulai di Sekretariat Evaluasi dan Pelaporan (Evalap) BRMP yang disambut oleh Kapoksi Evalap BRMP, Aulia, Selasa (3/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan arahan dalam memperkuat pengendalian kegiatan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan kesiapan perencanaan program pada tahun berikutnya.
Konsultasi evaluasi kinerja anggaran mencakup penguatan penerapan Manajemen Risiko (MR), pengawasan internal, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Penyusunan MR diharapkan dapat dilakukan sejak awal tahun anggaran dan sebelum kegiatan dilaksanakan, dengan pendekatan berbasis komponen kegiatan agar potensi kendala dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak tahap perencanaan. Selain itu, diperlukan penetapan Surat Keputusan (SK) Unit Pemilik Risiko (UPR) dan operator aplikasi Manajemen Risiko Instansi (MRI). Pengawasan juga perlu diperkuat melalui sinergi antara Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak-PI) dan monitoring serta evaluasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja, termasuk terhadap kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Koordinasi juga membahas persiapan penyusunan anggaran pengadaan sepeda motor bagi penyuluh pertanian Provinsi Sumatera Barat.
Hasil koordinasi ini menjadi bahan tindak lanjut bagi BRMP Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Kesiapan dokumen pengadaan sepeda motor juga menjadi perhatian mengingat proses reviu oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dijadwalkan pada 4–6 November 2026. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran ke depan dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.